Kader PKS Erni Yusfa Siap Bertarung di Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi

DEPOK – Erni Yusfa, kader Partai keadilan Sejahtera (PKS) siap bertarung merebutkan  jatah kursi yang ada di daerah pemilihan
(Dapil) Propinsi Jawa Barat VI meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi ke tingkat DPR RI.

Ia menyerukan seluruh kader maupun simpatisan untuk menolak keras politik uang dalam pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2019 mendatang.

“Saya siap untuk bekerja keras demi kepentingan rakyat. Bahkan, gaji saya pun akan saya serahkan ke orang yang membutuhkan,” tegas Erni Yusfa, salah satu calon legislatif (Caleg) dari PKS untuk Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok, Senin (24/9/2018).

Erni juga  menjanjikan kepada marbot- marbot dan hafidz Al Quran di daerah Kota Depok dan Kota Bekasi bakal diberangkatkan umroh.

Keberadaan Erni Yusfa menjadi Caleg dari PKS setelelah ada rapat konsolidasi jajaran PKS yang menyebutkan untuk Kota Bekasi dan Kota Depok  pihak PKS telah menyiapkan kader terbaik untuk maju ke DPR RI antara lain Mahfud Abdurrahman, Sapto Waluyo, Nur Azizah Tahmid, Ermi Yusfa, Sri Endang Handayani dan Yanuar Arif Wibowo.

Ditambahkan Erni Yusfa, dirinya bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak dan tentunya siap bertarung dalam Pileg mendatang untuk meraih suara terhadap pemilih pemula dan perempuan yang tentunya diharapkan menjadi lumbung suara bagi PKS dalam Pileg mendatang.

Untuk target PKS dalam Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi kegiatan Pileg tahun 2019 menargetkan dua kursi dengan 745 suara dan 70 persen suara untuk Pilpres tahun 2019. “Karena dalam Pileg 2014 lalu hanya satu kursi saja,” ujarnya. (anton)

Let's block ads! (Why?)

http://poskotanews.com/2018/09/24/kader-pks-erni-yusfa-siap-bertarung-di-dapil-kota-depok-dan-kota-bekasi/

DPR Minta Pemerintah Bebaskan Dua WNI yang Diculik di Malaysia

JAKARTA  –  Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyahari desak pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk segera mengevalusi perjanjian trilateral antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia.

Desakan ini terkait peristiwa penculikan dua WNI asal Sulawesi Selatan bernama Samsul Saguni dan Usman Yunus di perairan Sabah pada 11 September 2018. Keduanya diketahui bekerja di kapal penangkap ikan berbendera Malaysia Dwi Jaya I.

“Kemlu perlu didorong agar segera melakukan evaluasi terhadap perjanjian patroli trilateral Indonesia, Filipina, dan Malaysia,” katanya,  Senin (24/9/2018).

Sebelumnya, Kemlu telah memanggil Duta Besar Malaysia pada Kamis (19/9) lalu. Disebutkan, Kemlu mendorong Malaysia untuk lebih memperhatikan keamanan WNI yang bekerja di sektor perikanan di Sabah serta meningkatkan intensitas patroli laut di sekitar perairan Sabah.

Meski begitu, anggota DPR RI dari FPKS ini menegaskan pemerintah perlu melakukan berbagai upaya agar dua WNI yang diculik tersebut bisa segera bebas.

Menurutnya, pemerintah juga harus melakukan upaya penyelidikan terhadap insiden tersebut agar hal serupa tak kembali terjadi.

“Pemerintah perlu melakukan upaya penyelidikan dan pembebasan kedua WNI yang diculik,” katanya.

Untuk diketahui, pada 2017, pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina sepakat untuk melakukan patroli bersama di wilayah perairan masing-masing untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan transnasional seperti pembajakan hingga penculikan.

Ada empat poin perjanjian trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pertama, kesepakatan melakukan patroli laut bersama yang terkoordinasi. Kedua, memberikan bantuan segera jika ada warga atau kapal yang mengalami kesulitan di perairan itu.

Ketiga, membentuk gugus tugas diantara ketiga negara untuk berbagi informasi intelejen guna menanggapi secara cepat adanya ancaman keamanan. Keempat, menyepakati pembentukan hotline informasi untuk merespon situasi darurat. (rizal/tri)

Let's block ads! (Why?)

http://poskotanews.com/2018/09/24/dpr-minta-pemerintah-bebaskan-dua-wni-yang-diculik-di-malaysia/