INDONESIA sebagai negara besar merupakan negara yang kaya raya, baik dari segi potensi sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia, maupun potensi pariwisatanya. Dengan bermodal kekayaan nasional tersebut, Indonesia berpeluang besar untuk bersaing dalam pasar internasional.
Tentu hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memajukan dan memasarkan potensi kekayaan nasional yang dimiliki Indonesia agar mampu bersaing di pasar internasional. Lalu bagaimana solusi agar potensi kekayaan nasional Indonesia dapat dipasarkan dan dipromosikan ke negara lain? Salah satu caranya adalah melalui hubungan diplomatik.
Demi mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia berdasarkan Keppres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri telah membuka sebanyak 132 perwakilan di Luar Negeri, yang terdiri dari 95 Kedutaan Besar, 3 Perutusan Tetap untuk PBB di New York dan Jenewa, Perutusan Tetap untuk ASEAN di Jakarta, 30 Konsulat Jenderal dan 4 Konsulat Republik Indonesia.
Hubungan diplomatik memiliki kedudukan penting dalam kehidupan antarbangsa dan antarnegara, agar hubungan dan komunikasi antarnegara dapat terjalin dengan baik. Pembukaan hubungan diplomatik merupakan suatu upaya konkrit untuk mempererat hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.
Pentingnya Perwakilan Indonesia di Negara Akreditasi
Dalam pasal 7 Keppres Nomor 108 Tahun 2003 disebutkan bahwa salah satu fungsi Perwakilan Indonesia yaitu untuk meningkatkan hubungan perekonomian dan perdagangan serta untuk melakukan pengamatan, penilaian dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di Negara Sahabat.
Berdasarkan Keppres tersebut, Perwakilan Indonesia dapat membuat nota diplomatik kepada pemerintah negara akreditasi untuk membuka pasar baru bagi produk Indonesia dalam rangka memperkecil defisit perdagangan di negara akreditasi, misalnya karena saat ini salah satu tujuan pemerintah Indonesia adalah untuk meningkatkan industri pertahanan, Perwakilan Indonesia dapat menerbitkan nota diplomatik kepada negara Akreditasi untuk melakukan imbal dagang Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam).
Hal ini juga sesuai dengan Program Kerja Pemerintah Jokowi – JK Nawacita, di mana salah satu programnya adalah untuk membangun pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional.
Dengan mengamati perkembangan kondisi ekonomi global saat ini, di mana Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sedang melakukan perang dagang (trade war), yang tentunya akan memberi pengaruh terhadap penguatan mata uang Dollar AS dan menimbulkan potensi perlambatan perekonomian dunia. Konsekuensi logis dari adanya perang dagang antara dua kekuatan ekonomi dunia tersebut salah satunya adalah akan berdampak pada depresisasi kurs rupiah terhadap dollar AS.
Pemerintah Indonesia mau tidak mau harus meningkatkan volume transaksi perdagangan dengan negara lain agar kurs rupiah tidak semakin tergerus sebagai dampak kebijakan ekonomi AS. Untuk itu, Perwakilan Indonesia di negara sahabat diharapkan dapat berperan aktif untuk membuka pangsa pasar baru dan meningkatkan kerjasama perdagangan agar perekonomian Indonesia semakin membaik.
Neraca Perdagangan dan Upaya Meningkatkan Devisa Negara
Selama kurun waktu Januari – Juli 2018, defisit neraca perdagangan sudah mencapai USD 3,09 miliar. Salah satu faktor penyebab defisit yaitu dari kenaikan harga migas. Pemerintah harus menyiasati bagaimana menurunkan defisit neraca perdagangan agar pada akhir tahun 2018 neraca perdagangan RI secara kumulatif dapat menjadi surplus.
Salah satu siasat untuk mengurangi defisit neraca perdagangan RI adalah dengan mengoptimalkan peran Perwakilan Indonesia di negara akreditasi, yakni dengan meningkatkan fungsinya sebagai duta promosi tentang Indonesia dalam rangka meningkatkan devisa negara. Semakin besar devisa yang masuk ke Indonesia akan membuat nilai rupiah semakin kuat.
Terdapat beberapa strategi untuk meningkatkan devisa negara, salah satunya yaitu dengan meningkatkan peran Indonesia dalam perdagangan internasional. Perwakilan Indonesia di negara sahabat memegang peranan penting dalam mengurangi defisit neraca perdagangan, karena merekalah yang mengetahui kondisi konkrit tentang kebutuhan pasar dan trend yang sedang berkembang di negara akreditasi.
Berbekal pengetahuan tersebut, tentunya hal ini akan menjadi peluang bagus bagi Indonesia untuk dapat membuka pangsa pasar baru melalui hubungan diplomatik. Untuk merealisasikan hal tersebut tentunya Pemerintah Republik Indonesia harus memberikan kemudahan akses dan regulasi bagi para pelaku ekspor- impor. Saat ini sektor ekspor menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap devisa negara, sehingga ekspansi atau perluasan tujuan pasar ekspor penting dilakukan. Perluasan pasar ekspor bisa dilakukan dengan melakukan kesepakatan kerjasama perdagangan baru dengan negara-negara akreditasi.
Penguatan di Sektor Pariwisata
Meskipun ada sentimen positif dalam menghadapi tekanan yang terjadi pada rupiah, kondisi tersebut harus tetap menjadi perhatian lebih bagi Pemerintah agar nilai tukar rupiah bisa segera kembali stabil dalam jangka pendek. Untuk itu, selain meningkatkan volume perdagangan, Indonesia juga perlu memanfaatkan pembangunan melalui sektor pariwisata untuk memperkuat modal pembangunan.
Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan pariwisata sebagai sektor unggulan pembangunan nasional, dunia pariwisata Indonesia menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dan tercepat pertumbuhannya. Bahkan, pariwisata menjadi core economy Indonesia ke depannya.
Berdasarkan data dari World Travel and Tourism Council (WTTC), sektor pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar kedua, yang pada tahun 2017 mencapai USD 16,8 milliar. Sektor pariwisata akan kembali diandalkan sebagai penopang perolehan devisa pada tahun ini. Sektor ini akan jadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia di 2018, yakni sebesar US$ 20 miliar atau naik sekitar 20% dari tahun 2017.
Pariwisata merupakan komoditas yang paling berkelanjutan dan menyentuh hingga ke level bawah masyarakat. Setiap tahun, performa pariwisata Indonesia menanjak di saat beberapa komoditas lain, seperti minyak, gas, batu bara, serta kelapa sawit terus merosot. Sektor pariwisata juga memiliki peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor lain lewat penyerapan tenaga kerja, serta penarikan investor asing untuk menanamkan modal di dalam negeri.
Dengan demikian, agar upaya promosi Indonesia di luar negeri dapat terlaksana secara optimal, Pemerintah Indonesia harus terus membangun dan memperbaiki aksestabilitas dan penyederhanaan regulasinya, serta sarana dan prasarana untuk menuju daerah wisata, sehingga akan menarik minat para investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di sektor pariwisata di tanah air.
Politik Anggaran
Berdasarkan uraian tersebut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa Perwakilan Indonesia di negara akreditasi memegang peranan penting dalam mengurangi defisit neraca perdagangan dan membutuhkan anggaran yang besar untuk melakukan promosi mengenai Indonesia. Dimulai dari membuat kajian yang diperlukan untuk meningkatkan perdagangan antarnegara, melakukan kunjungan-kunjungan ke pengusaha lokal di negara akreditasi maupun untuk menyelenggarakan acara dalam rangka mempromosikan Indonesia.
Sudah sepatutnya anggaran Kementerian Luar Negeri ditambah, karena tanpa adanya promosi dan memperkenalkan Indonesia di dunia internasional, maka peluang agar pengusaha melakukan transaksi di Indonesia sangat kecil. Namun dengan bertambahnya besaran anggaran, hendaknya dilakukan juga pengawasan, agar pemerintahan dapat berjalan tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu kerjasama antara Kementerian Luar Negeri dan Komisi I DPR RI harus dapat terjalin dengan baik.
Demi meningkatkan upaya promosi di luar negeri, Kementerian Luar Negeri diharapkan agar senantiasa berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait lainnya agar upaya promosi dapat tepat sasaran, efektif dan efisien. ***
Opini ini ditulis oleh Dave Akbarshah Fikarno Laksono
Anggota Komisi I DPR RI – Fraksi Partai Golkar
No comments:
Post a Comment